REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Sekertaris Negara, Sudi Silalahi membantah jika pemilihan Komjen Pol Timur Pradopo sebagai calon Kapolri tidak melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Kapolri, Jendral Bambang Hendarso Danuri. Kedua pihak sudah diminta pandangannya terkait pencalonan Timur.
Hal ini diungkapkan Sudi dalam rapat dengan anggota komisi II DPR di Senayan, Senin (11/10). "Saya sendiri saksi hidupnya. Keduanya sudah dimintai pandangannya dalam pemilihan Kapolri," ujarnya.
Dia beranggapan, pemilihan Timur tidak menyalahi mekanisme dan aturan. Nama Timur Pradopo, ujarnya, menjadi salah satu kandidat yang diusulkan Kompolnas kepada presiden. "Sebenarnya tak ada kejutan, karena nama timur memang sudah diajukan dari awal. Tapi publik sudah lebih dulu fokus pada dua calon yakni Komjen Nanan Soekarna dan Komjen Imam Sujarwo," ungkap Sudi.
Dia menjelaskan kronologi dipilihnya Timur Pradopo sebagai calon Kapolri menyisihkan calon lain. Menurutnya, calon-calon lain tersingkir akibat adanya pro-kontra dan hiruk-pikuk politik. Demi mengindari adanya ekses negatif, Presiden akhirnya memilih nama lain. "Dan dalam rapat singkat dengan Kapolri dan Kompolnas akhirnya dipilihlah Timur," jelasnya.
Menurut Sudi, pemerintah telah melihat rekan jejak Timur. Masalah tragedi Trisakti pun menjadi persoalan yang sempat dievaluasi sebelum memilih Timur. "Dan ternyata memang beliau clear dan tidak tersangkut masalah HAM," tutupnya.
