REPUBLIKA.CO.ID, YANGON--Tokoh oposisi Myanmar, Aung San Suu Kyi melakukan pertemuan dengan para dutabesar asing dan diplomat di Yangon. Sumber di kalangan diplomat menyebutkan, Suu Kyi tidak menerima dokumen apapun untuk pembebasan dirinya dari status tahanan rumah.
Dunia internasional menyambut baik pembebasan Suu Kyi yang memulai berkantor di markas partainya hari ini. Kanselir Jerman, Angela Merkel dan menteri luar negeri, Guido Westerwelle mengharapkan agar Aung San Suu Kyi dapat melakukan kiprahnya bagi demokrasi di negaranya tanpa hambatan.
Westerwele menyerukan di Berlin, agar rezim militer Myanmar juga membebaskan tahanan politik lainnya.“Ini merupakan langkah pertama. Masih banyak tahanan politik yang harus segera dibebaskan," ujarnya.
Seruan untuk membebaskan lebih dari 2.000 tahanan politik di Myanmar juga dilontarkan oleh sekjen PBB, Ban Ki Moon. Juga utusan khusus Uni Eropa untuk Myanmar, Piero Fassino menuntut pembebasan segera seluruh tahanan politik. "Kini saatnya bagi Myanmar untuk melakukan rekonsiliasi nasional serta melakukan transisi demokrasi berbasis dialog dan keikut sertaan rakyat," ujarnya.
Sementara itu presiden Perancis, Nicolas Sarkozy menjanjikan akan terus mengamati bagaimana perlakuan rezim militer terhadap Aung San Suu Kyi di masa depan.
Pernyataan senada dilontarkan Amnesty International menanggapi pembebasan Aung San Suu Kyi. Organisasi pembela hak asasi yang bermarkay di New York itu menyebutkan, pembebasan Suu Kyi merupakan rencana sinis junta militer, untuk mengalihkan perhatian dan mencegah kritik terhadap pemilu parlemen yang baru saja digelar.
