REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN-- Kesenjangan pembangunan antara inti kota dengan wilayah utara Kota Medan dinilai menjadi pemicu munculnya gagasan sejumlah elemen masyarakat untuk memekarkan ibukota Provinsi Sumatera Utara itu.
"Pembangunan prasarana maupun sarana infrastruktur dan pelayanan publik di Medan selama ini lebih terkonsentrasi di inti Kota. Kesenjangan pembangunan tersebut membuat munculnya prakarsa dari segenap elemen masyarakat di Medan utara untuk memekarkan diri dari Kota Medan," kata tokoh masyarakat Nelayan Medan utara, Azhar Ong, Ahad (9/1).
Kesenjangan pembangunan, lanjut dia, menjadi faktor penyebab meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di wilayah utara Kota Medan itu. Disebutkannya, masalah kemiskinan dinilai menjadi penyebab kepala keluarga nelayan di pesisir Kota Medan selama ini hanya bisa membiayai sekolah putra putri mereka hingga jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP).
Menurut dia, pembentukan kota baru yang mandiri secara administratif di wilayah utara sebagai pemekaran dari Kota Medan merupakan solusi tepat untuk menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat Medan utara terhadap pemerataan dan percepatan pembangunan.
Tim yang beranggotakan 17 orang dan dibentuk Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan hari Minggu (2/1) lalu itu jadwalkan akan menyusun dan merumuskan sejumlah agenda pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat lain di Medan utara untuk mengakomodir aspirasi pembentukan "Kota Medan Utara".
Rencana dan aspirasi pembentukan "Kota Medan Utara" diharapkan sudah bisa terealisasi sebelum tahun 2014. Bila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kata Azhar, Medan utara diperkirakan cukup memenuhi persyaratan menjadi daerah administratif karena didukung oleh minimal empat kecamatan.
Sebanyak empat kecamatan yang berada di wilayah Medan utara itu adalah Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan dan Medan Deli.
