REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Banyaknya koruptor yang lari ke Singapura mendapat sorotan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, Rhenald Kasali. Menurut Rhenald, sudah saatnya pemerintah Indonesia melakukan perjanjian ekstradisi dengan Negeri Singa itu.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat, kata dia, harus jadi momen untuk meningkatkan daya tawar Indonesia dengan Singapura. Rhenald menyatakan, jika pemerintah tegas, Singapura tak akan berani mempermainkan Indonesia. Karena itu, ia menilai sudah seharusnya Presiden SBY berani mendesak pemerintah Singapura menandatangani perjanjian ekstradisi.

Ia menyebut, wacana yang berkembang Indonesia butuh Singapura. Rhenald menilai kondisi itu sudah berbalik sekarang. Jika pemerintah punya kepercayaan diri tinggi, sambung dia, Singapura akan tunduk kepada kepentingan nasional.

Ia menyontohkan, keberadaan anak perusahaan Pertamina bernama PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) di Singapura. Keberadaan PT Petral, kata Rhenal, sangat vital bagi perekonomian Singapura. Jika pemerintah bisa menarik PT Petral agar beroperasi di dalam negeri, sambung dia, maka ekonomi Singapura pasti akan goyah. “Sebenarnya mereka itu butuh dan berkepentingan dengan kita,” ujar Rhenald kepada Republika, Sabtu (11/6).

Sayangnya, ucap dia, diplomasi Indonesia di kancah internasioanl terlihat memble. Pemerintah, menurut Rhenald, tak memiliki pengacara mumpuni. Ditambah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang kinerja kurang maksimal membuat potensi kekuatan Indonesia di mata dunia internasional berkurang.

Padahal, kata dia, pemerintah Singapura itu selalu memandang sesuatu dari segi bisnis. Karena itu, jika Presiden SBY mau menggertak jika perjanjian ekstradisi tak ditandatangani, hal itu besar kemungkinan terwujud. Rhenald melihat banyak manfaat positif bila Indonesia terikat kerjasama ekstradisi dengan Singapura. Orang macam M Nazaruddin yang mengemplang duit negara miliaran rupiah bisa dipulangkan.