REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Puluhan investor siap terlibat dalam izin pelepasan kawasan hutan untuk program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua.
Sekretaris Jenderal Kehutanan Hadi Daryanto mengatakan ada 16 dari 46 perusahaan yang serius berkomitmen menyukseskan peningkatan pangan di pulau kepala burung tersebut. “Dua diantaranya sudah mengantongi izin prinsip,” kata Hadi saat diwawancarai Republika di lobi gedung Manggala Wanabakti, Kamis (23/6).
MIFEE adalah program pembangunan lahan pertanian dan perkebunan seluas 1,28 juta hektare (ha). Namun, menurut Hadi, luasan lahan bersih untuk MIFEE hanya 800 ribu ha. Proyek ini terbagi dalam sepuluh klaster dan tiga tahapan. Tahapan pertama (2011 – 2014) seluas 413 ribu ha, tahapan kedua (2015 – 2019) seluas 632 ribu ha, dan tahapan ketiga (setelah 2019) seluas 227 ribu ha. Sepuluh perusahaan yang terlibat di antaranya sudah berkantor di Merauke.
Hadi mengumumkan kepada media beberapa perusahaan yang terlibat MIFEE. Diantaranya PT Muting Jaya Lestari untuk pertanian jagung seluas 167 ribu ha, PT Bangun Cipta Sarana untuk pertanian padi seluas lima ribu ha, PT Papua Daya untuk bio energi seluas delapan ribu ha, PT Wahana Kreasi untuk pertanian tebu seluas sebelas ribu ha, PT Medco untuk kehutanan seluas 116.400 ha, dan PT Sumber Alam Sutera untuk pertanian padi seluas 106 ribu ha.
Dua perusahaan yang sudah mengantongi izin prinsip dari Kementerian Kehutanan adalah Kelompok Rajawali melalui dua unit usahanya. Diantaranya PT Cendrawasih Jaya Mandiri seluas 22.145 ha, dan PT Karyabumi Papua seluas 15.550 ha.
Hadi menambahkan, kawasan hutan yang diperuntukkan untuk MIFEE hanya dibolehkan untuk pengembangan tanaman pangan. Kawasan yang dimaksud terbatas pada hutan produksi yang bisa di konversi (HPK) dan hutan produksi terbatas (HPT).
