REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Mulyadi mengusulkan agar profit atau keuntungan bersih BUMN di sektor infrastruktur tidak disetor ke negara. "Mestinya tak disetor ke negara melalui Menteri Keuangan, tetapi langsung digunakan BUMN yang bersangkutan untuk pembangunan infrastruktur," katanya di sela Kunjungan Kerja Komisi V DPR di Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Karangasem, Provinsi Bali, Senin.

Ia menjelaskan, sejumlah BUMN infrastruktur yang dinilai layak untuk mengelola profit dan devidennya adalah PT Pelindo, PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Angkasa Pura.

"Jadi, jika pola ini diterapkan, maka BUMN tersebut atas nama negara, mampu dan cepat mengembangkan infrastruktur yang diperlukan," katanya.

Tidak hanya itu, tegasnya, untuk pembangunan infrastruktur jalan nasional sebaiknya pendanaannya juga berasal dari pajak dan pendapatan lain terkait.

Ia memberikan contoh, pajak kendaraan bermotor dan besaran subsidi BBM harusnya dialihkan untuk pembangunan jalan secara utuh dan langsung. "Jadi, kendaraan bertambah, maka jalan pun juga bertambah, bukan seperti saat ini," katanya.

Ia juga menegaskan pola semacam ini sudah banyak diterapkan di negara-negara maju sehingga pembangunan infrastrukturnya lebih pesat, seiring dengan pertumbuhan ekonominya.

"Namun, untuk mengubahnya perlu kesepakatan antara DPR dan Pemerintah karena peraturan perundangannya, masih seperti itu," katanya.

Mulyadi tidak merinci berapa potensi profit BUMN infrastruktur yang bisa dialokasikan langsung untuk pengembangan infrastruktur. "Intinya, kita perlu percepatan sehingga persoalan ini harus segera dituntaskan," katanya. Jika tidak, tambahnya, maka krisis infrastruktur akan menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi yang sangat nyata dalam beberapa tahun ke depan.

Data Kementerian BUMN menyebutkan, hingga semester pertama 2011, keuntungan bersih BUMN Infrastruktur dan logistik Rp 10,61 triliun atau naik dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 9,7 triliun.