REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar akan mempercepat pelaksanaan rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang akan menentukan calon presiden (capres) yang akan diusung partai di 2014. Keputusan ini menjadi salah satu hasil rapat DPP Partai Golkar Ahad (8/4) malam.
''Ada agenda khusus di Juli untuk menampung usulan DPD. Yaitu untuk mengusung Ical (Aburizal Bakrie) menjadi calon tunggal Golkar,'' kata Wasekjen Partai Golkar, Nurul Arifin di gedung DPR, Jakarta, Senin (9/4).
Sebelumnya, 33 DPD Partai Golkar secara bulat menyatakan untuk mendukung Ical yang saat ini menjabat sebagai ketua umum partai. Dukungan DPD itu tadinya akan ditetapkan menjadi sikap resmi partai pada Oktober 2012 bertepatan dengan hari ulang tahun partai. Namun, kemudian dipercepat menjadi Juli 2012.
Menurut Nurul, alasan percepatan ini agar tidak ada dualisme partai. Serta DPD yang sudah menyatakan dukungannya ke Ical tidak terkontaminasi iming-iming dari kandidat lain dari Golkar yang juga ingin menggunakan partai sebagai kendaraan politik maju di 2014. ''Ini untuk menyatukan suara dan mengisolasi suara,'' kata anggota Komisi II DPR tersebut.
Pasalnya, ketika Ical hendak maju menjadi capres, ada keinginan beberapa kader partai untuk mengusung kembali Jusuf Kalla maju di 2014. Bahkan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Februari 2012 juga sempat memunculkan wacana untuk mendukung JK sebagai calon presiden.
Menurut Nurul, JK sudah mendapatkan kesempatan untuk maju menjadi capres pada 2009 lalu. Itu pun dalam posisi sebagai ketua umum partai. Bahkan sebelumnya telah menjabat sebagai wakil presiden menemani Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Karenanya, ia meminta JK untuk berbesar hati memberikan kesempatan bagi kader lain yang juga menjabat sebagai ketua umum dan memiliki potensi serta peluang untuk mewakili Partai Golkar di 2014. Mengenai popularitas Ical yang masih di bawah JK, Nurul mengatakan, popularitas tak hanya semata dimiliki mantan wapres tersebut. Ini pun tak jadi satu-satunya pertimbangan pencalonan.
''Ada pertimbangan solidaritas di partai yang juga harus dibangun. Apalagi Ical sudah didukung DPD di rapimnas lalu,'' kata dia.
Penetapan Ical pada rapimnas mendatang pun dipastikan akan menutup rencana partai untuk menggunakan sistem konvensi ketika menentukan calon presiden. Hal ini, jelas Nurul, karena konvensi bukan menjadi budaya partai yang memiliki ketua umum.
Konvensi, lanjutnya, hanya digunakan di Amerika Serikat yang partainya tak memiliki ketua umum. Di Indonesia, karena partai politiknya menganut sistem ketua umum, konvensi tidak harus dilestarikan.
''Di kita pun, pasca 2004, konvensi sudah tidak dibicarakan lagi,'' pungkas dia.
