Selasa 24 Apr 2012 15:55 WIB

Gagal Potong Anggaran, PM Belanda 'Letakan Jabatan'

Rep: Ani Nursalikah/ Red: Karta Raharja Ucu
Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte
Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte

REPUBLIKA.CO.ID, DEN HAAG -- Bagian Informasi Pemerintah Belanda mengatakan, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dan kabinetnya mengundurkan diri setelah gagal mencapai kesepakatan pemangkasan anggaran negara, Senin (23/4).

Pengunduran diri Rutte telah disampaikan kepada Ratu Beatrix dan permohonannya telah diterima. Ratu memintanya untuk menyerahkan kepemimpinan kepada pengurus sementara pemerintah saat ini. Rutte dijadwalkan menghadiri sidang parlemen Selasa siang untuk membahas pemotongan anggaran negara dan menjadwalkan pemilihan umum baru.

Mundurnya Rutte tak ayal membuat Pemerintahan Belanda hampir kolaps. Senin (23/4) siang, kabinet Belanda berkumpul untuk mendiskusikan soal pemotongan anggaran negara. Sebelumnya, pada Sabtu (21/4) Geert Wilders dan Partai Kebebasan yang merupakan sekutu pemerintah melakukan aksi 'walk out' dari pembicaraan mengenai pemotongan anggaran.

Tanpa kehadiran Partai Kebebasan, koalisi sayap kanan Rutte tidak memenuhi mayoritas di parlemen. Para anggota kabinet berjuang menyesuaikan dengan aturan Uni Eropa untuk mengurangi defisit anggaran.

"Kami akan menunjukkan pada pasar finansial bahwa anggaran Belanda akan tetap sama," ujar Menteri Keuangan Belanda Jan Kees de Jager.

Ia berharap kabinet akan setuju dengan beberapa pemotongan anggaran. Ia juga berencana mengirim rancangan anggaran 2013 ke Brussels pada 30 April.

Meskipun Belanda diketahui memiliki jumlah utang nasional yang cukup rendah, ekonomi Belanda kini mengalami resesi. Negara yang pernah menjajah Indonesia itu diperkirakan akan mengalami defisit sekitar 4,6 persen pada 2012. Jumlah defisit yang diizinkan Uni Eropa adalah tiga persen.

Negosiasi antara Rutte dan Wilders juga membahas mengenai usia pensiunan dari usia 66 menjadi 65 tahun. Wilder tidak mendukung paket tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan pemotongan dana pensiun.

"Kami tidak ingin para pensiunan menderita karena kebijakan diktator," katanya.

Komisioner Eropa, Neelie Kroes mengatakan dalam sebuah wawancara dengan televisi nasional NOS bahwa Wilders munafik, karena Belanda bersama dengan Jerman adalah pihak yang menggaungkan batas defisit tiga persen. Rutte dan partai konservatif VVD sebelumnya mengatakan pengurangan pajak tidak bisa dinegosiasikan.

Namun, pengamat ekonomi mengatakan tingkat utang pribadi warga Belanda merupakan yang tertinggi di Eropa. Tingkat utang Belanda 0,11 persen lebih tinggi dibandingkan pekan lalu. Pemerintah Belanda memiliki utang sekitar 2,35 persen selama jangka waktu 10 tahun atau 0,6 persen lebih tinggi dibandingkan Jerman.

Presiden Bank Sentral Belanda, Klaas Knot mengatakan tingkat bunga naik sekitar satu persen jika negara gagal memotong anggaran. Presiden Komisi Eropa, Jose Manuel Barroso mengatakan Belanda harus mencapai target yang telah ditentukan.

"Kami berharap otoritas Belanda akan menemukan solusi untuk memastikan stabilitas finansial negara dan kesejahteraan rakyatnya," ujar Barroso saat berkunjung ke Copenhagen.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement