REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri Malaysia memanggil Kuasa Usaha Sementara Kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) pada Senin (25/6). Dalam pemanggilan ini pemerintah Malaysia menyampaikan protes dan sikap resmi atas kekerasan dan komentar provokatif terhadap Malaysia, demikian siaran pers dari Kedutaan Besar Kerajaan Malaysia di Jakarta. 

Malaysia juga menyesalkan komentar bernada provokatif yang dilontarkan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Rabu lalu. Meski Malaysia mengakui bahwa KBRI sendiri menegaskan aksi kekerasan dan komentar pedas tersebut tidak mencerminkan pendirian pemerintah Indonesia atau pun DPR RI. 

Kekerasan yang dimaksud adalah unjuk rasa oleh Pemuda Pancasila di Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta Selatan, dan di Wisma Malaysia, Menteng, Jakarta Pusat. Unjuk rasa itu berujung pada bentrok yang mencederai petugas keamanan Kedutaan Malaysia berwarganegara Indonesia yang bertugas di Wisma Malaysia.

"Tindakan kekerasan tersebut juga mengakibatkan kerusakan bangunan Wisma Malaysia dan sekitarnya, serta mengancam keselamatan pegawai serta keluarga mereka yang berada di bangunan tersebut," ujar Menlu YB Dato' Sri Anifah Haji Aman dalam siaran pers lain yang diterima Republika.

Menurut Malaysia, tindakan tersebut adalah buntut dari kesalahpahaman mengenai rencana pelestarian dan pemeliharaan budaya warisan masyarakat Mandailing di Malaysia. "Kami tidak bermaksud mengakui budaya warisan tersebut berasal dari Malaysia," ujar dia.