REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi menyebutkan terdapat 13 dari sebanyak 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh masih bermasalah dengan kesehatan. "Kami berharap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan perhatian serius terhadap daerah-daerah yang bermasalah itu agar terjadi percepatan pembangunan kesehatan," katanya di Banda Aceh, Rabu (25/7).
Hal tersebut disampaikan di sela-sela membuka rapat kerja kesehatan daerah Provinsi Aceh dan pembinaan terpadu kementerian kesehatan. Dikatakannya peningkatan capaian persalinan oleh tenaga kesehatan belum diikuti peningkatan cakupan imunisasi dan angka kematian ibu di tahun 2011 di sejumlah kabupaten lebih besar dibanding kelahiran hidup.
Selanjutnya, sebaran tenaga kesehatan masih belum merata, terutama tenaga bidan di daerah terpencil dan sistem pencatatan serta pelaporan perlu ditingkatkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan sesungguhnya. Karenanya, ia berharap para kepala daerah di Aceh agar meningkatkan alokasi anggaran melalui APBD dalam pembiayaan kesehatan menyusul semakin meningkatnya kemampuan daerah.
"Peningkatan kemampuan daerah dalam pembiayaan kesehatan dapat ditingkatkan melalui APBD menyusul semakin berkurangnya kontribusi APBN," katanya.
Disebutkannya, pada tahun 2012 Kementerian Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk mendukung upaya pembangunan kesehatan di Aceh sebesar Rp242,568 miliar. Adapun alokasi anggaran itu tersebar dalam beberapa bidang yakni dana tugas pembantuan bidang kesehatan, dekonsentrasi dan alokasi khusus (DAK).
