REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU - Pengelola radio di Provinsi Sulawesi Barat diminta agar berani menyiarkan berita yang sifatnya kontrol terhadap program pembangunan yang dijalankan pemerintah.
"Jangan hanya berfungsi memberikan hiburan kepada masyarakat tetapi berani mengontrol kebijakan pemerintah yang dianggap keliru," kata anggota KPI pusat, Azimah Subagijo pada acara bimbingan teknis pengelolaan radio di Sulbar, Kamis (13/9).
Acara itu dihadiri Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Ismail Zainuddin dan Ketua KPID Sulbar, Andi Fahriadi. Ia mengatakan, umumnya pengelola radio diberbagai daerah di Indonesia hanya mengutamakan fungsi hiburan untuk menghibur para pendengarnya, baik itu pengelola radio publik, swasta, komunitas.
Padahal fungsi radio bukan hanya itu karena yang paling penting fungsi radio selain untuk memberikan pendidikan dan informasi mengenai berbagai program yang dijalankan pemerintah, juga harus memberikan fungsi kontrol kepada pemerintah.
"Ini untuk perbaikan jalannya roda pembangunan yang dijalankan pemerintah, bukan hanya untuk mencari kesalahan saja, tapi untuk dievaluasi segala bentuk kebijakan pemerintah yang keliru terhadap masyarakat," katanya.
Oleh karena itu ia mengajak kepada lembaga penyiaran publik di sulbar seperti pengelola radio banyak memberitakan peristiwa yang sifatnya mengontrol kebijakan pemerintah agar pembanguna semakin berjalan dengan baik.
Ia juga mengajak kepada pengelola radio di sulbar meningkatkan mutu kualitas setiap pemberitaannya dan mengupayakan lembaganya menjadi lembaga bisnis yang sehat.
"Lembaga penyiaran seperti radio harus tumbuh sebagai lembaga bisnis yang sehat karena itu juga akan memacu pembangunan daerah, dengan tetap melakukan proses pemberitaan yang sesuai dengan kaidah jurnalistrik," katanya.
Sementara itu Sekda Sulbar, Ismail Zainuddikan, mengatakan, pemerintah di sulbar sangat siap dikontrol oleh lembaga penyiaran seperti radio maupun media lainnya karena itu juga akan bermanfaat menciptakan pemerintahan yang lebih baik.
"Dengan informasi dari radio atau dari media cetak dan elektronik lainnya pemerintah bisa tahu kebijakan apa yang harus dilakukan atau diperbaiki demi pembangunan yang lebih baik, makanya pemerintah siap di kontrol media," katanya.
