REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi Kerjasama Islam (OKI) didesak mengeluarkan deklarasi hak asasi perempuan sebagai landasan aturan negara anggota.

Deklarasi tentang kiprah wanita dalam perekonomian sangat dinanti hasilnya dalam puncak Konferensi Tingkat Menteri (KTM) keempat OKI di Jakarta, Kamis (6/12)esok.

"Sangat penting untuk mereka bekerja. Ini menjadi cara untuk mereka mendapatkan penghasilan dan meningkatkan kualitas hidup. Wanita sangat kreatif dan sangat berpotensi untuk menumbuhkan perekonomian," tutur Menteri Pemberdayaan Perempuan Mozambique, Iolanda Cintura, Rabu (5/12).

Delegasi 57 negara anggota OKI beradu pandangan terkait kiprah wanita di masing-masing negara. Beberapa delegasi Afrika dan sebagian besar Asia memandang kiprah wanita sangat penting dalam jalannya pemerintahan baik politik maupun ekonomi.

Namun, sebagian besar Timur Tengah menganggap kiprah wanita masih harus berdasarkan budaya setempat. Cintura kembali menegaskan, di negaranya para wanita bebas meraih pekerjaan. Ia pun berharap OKI dapat memberikan kontribusi untuk memajukan para wanita, terutama dalam memberikan kesempatan pendidikan.

Menteri Urusan Wanita Palestina, Rabhiha Hamndan juga menuturkan,  sejak abad ke-20 kehidupan pria dan wanita di Palestina mulai sejajar. Namun akses pendidikan untuk wanita sangat minim.

"Konferensi ini fokus pada peran wanita di perekonomian. Namun untuk berkiprah dalam beragam jenis pekerjaan, wanita harus mendapat pendidikan. Kita kehilangan semuanya karena perang dan pendidikan menjadi kunci," ujar Hamdan.