REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Gubenur DKI Jakarta, Sutiyoso, menegaskan penerapan kebijakan pelat nomor ganjil-genap itu akan  sulit dipraktikkan. Selain itu, hasilnya juga tidak akan sama dengan yang dibayangkan.

“Belum tentu perbandingan jumlah kendaraan dengan nomor genap dan ganjil adalah 50:50. Selain itu, kebijakan tersebut hanya akan membuat orang untuk membeli kendaraan lebih dari satu,” katanya, Ahad (16/12).

Sementara, orang yang hanya memiliki satu kendaraan, dikhawatirkan akan mengakali peraturan. Demikian pula bila harus bertukar kendaraan dengan tetangga atau saudara. Sebab, hal itu tidak mungkin terjadi bila tujuannya tidak satu arah.

“Orang akan terpacu untuk mengakali peraturan. Misalnya, dengan membuat pelat nomor ganda. Kebijakan 3 in 1 juga diakali dengan menggunakan boneka atau menyewa joki,” tuturnya.

Sutiyoso mengakui dirinya lah yang pertama kali ingin menerapkan hal itu setelah melihat keberhasilan di Bogota, Kolombia.  “Dengan sejumlah efek negatif yang mungkin timbul, kebijakan itu tidak saya terapkan. kelas menengah mampu menambah kendaraan. Namun bagaimana dengan mereka yang kurang mampu?” tegasnya.

Adapun anggota Komisi V DPR, Arwani Thomafi, menilai wacana penerapan nomor ganjil-genap cukup bagus. Namun, hal itu harus betul-betul disosialisasikan dengan baik.

“Selain itu, perlu dipertimbangkan juga kesiapan fasilitas angkutan umum di Jakarta. Bagaimanapun, penerapan kebijakan tersebut merupakan upaya mencari solusi atas kemacetan di Jakarta. Untuk itu, hal tersebut harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan menyeluruh,” katanya.

Menurutnya, perlu dilakukannya pendalaman untuk mengkaji mobil dari luar daerah yang masuk ke Jakarta. Menurutnya, peraturan tersebut adalah untuk mengurangi volume kemacetan. “Yang jelas, aturan ganjil genap jangan diberlakukan untuk angkutan umum,” tandasnya.