REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah tidak menjamin Jakarta akan bebas dari banjir hingga beberapa tahun mendatang karena program normalisasi sejumlah sungai dan lainnya tuntas 2017-2018.

"Kendati program ini selesai pada 2017/2018, Jakarta tak dijamin bebas banjir," kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto saat jumpa pers penanganan banjir Jakarta, Kamis, (27/12).

Apalagi, kata Djoko, tak ada satupun kota-kota besar di dunia yang mutlak bebas banjir, apalagi untuk Jakarta yang garis permukaannya di bawah air laut.

Namun, terang Djoko, pihaknya bersama pemerintah daerah telah menyusun serangkaian program, mulai dari normalisasi sejumlah sungai di Jakarta, hingga revitalisasi situ dan embung.

"Jadi, ada bagian pusat dan pemda DKI. Total anggaran hingga 2016 sekitar Rp 6,9 triliun dengan sasaran mengurangi titik genangan sebanyak 67 titik dari total 78 titik," kata Djoko.

Djoko memberikan contoh, untuk pekerjaan normalisasi dari 13 sungai yang ada, beberapa sungai tanggung jawab pusat adalah Kali Angke, Kali Pasangrahan, Kali Krukut, Kali Ciliwung, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat dan Kali Cakung.

Sedangkan, untuk kewenangan Pemda DKI Jakarta antara lain, Kali Sekretaris, Kali Grogol, Kali Cideng, Kali Baru Timur.

Tidak hanya itu, kata Djoko, saat ini juga sedang dalam proses lelang dengan anggaran pinjaman Bank Dunia berupa Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI).

"Proyeknya antara lain untuk Cengkareng Drain, Sunter Hilir dan Muara Banjir Kanal Barat dengan total anggaran Rp1,4 triliun," ujar Djoko.

Masyarakat, kata Djoko, harus sadar dan mendukung untuk tidak membuang sampah sembarangan. Genangan  di Jakarta beberapa waktu lalu disebabkan air tak bisa melewati drainase karena tersumbat sampah.