REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Memasuki tahun 2013 yang disebut sebagai tahun politik dan menyongsong Pemilu 2014, dipastikan kesibukan setiap partai politik di Indonesia meningkat. Begitu juga dengan kebiasaan memanfaatkan APBN dan Bantuan Sosial oleh kader-kader partai yang menjabat di lembaga eksekutif dan legislatif.

“Pasti meningkat, modus ini sudah lama terjadi. Pemanfaatan secara langsung, konkalikong antara eksekutif dan legislatif, dan politik transaksional pasti bertambah,” kata pengamat politik dari Universitas Gajah Mada (UGM), Ari Dwipayana, saat dihubungi Republikadi Jakarta, Sabtu (29/12).

Dua modus yang dipastikan Ari akan dilakukan kader parpol adalah pemanfaatan APBN di kementerian, dan penggunaan Bansos bagi kepentingan parpol. Praktik kongkalikong dalam penggunaan APBN melalui tender, proyek pemerintah dan BUMN masih menjadi andalan politisi. 

Meski DPR telah disoroti cukup tajam sepanjang 2012 karena praktik kongkalikong dengan kementerian dan sejumlah BUMN, diperkirakan Ari modus tersebut akan tetap digunakan. Karena tuntutan biaya politik yang semakin tinggi.

Kemudian, cara lama yang masih cukup ampuh adalah pemanfaatan Bansos yang dialokasikan dari pemerintah kepada masyarakat. Modus yang berulang kali dipraktikkan pada Pemilukada di berbagai tempat di Indonesia itu, menurut Ari akan direpetisi lagi pada Pemilu 2014.

Memutus rantai aksi kotor yang dilakukan politisi dari parpol-parpol tersebut, diakui Ari sulit dilakukan. Karena hanya kesadaran dan komitmen dari partai politik itu yang bisa mengehntikannya.

Jika anggota DPR mau melakukan control legislasi agar tidak terjadi pemanfaatan APBN dan kongkalikong, maka pemanfaatan keuangan negara bagi kepentingan parpol bisa diminimalisir.

“Atau kegigihan pemerintah dengan memprketat pengawasan melalui BPK, KPK, dan PPATK. Karenanya, lembaga-lembaga itu harus dipastikan jauh dari intervensi politik dan tetap bersikap independen,” jelas Ari.