REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak beberapa tahun belakangan, sejumlah kader partai politik terjerat kasus hukum. Hal ini dianalogikan sebagai arisan nasib yang hanya menunggu giliran partai politik tertentu terjerat. 

Menanggapi hal ini Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono menilai arisan partai politik sangat tidak patut.  "Tidak boleh begitu. Kalau ada yang seperti itu (arisan) saya kira tidak patut," katanya di Jakarta, Jumat (8/2). 

Agung sendiri menyakini arisan partai politik tidak ada. "Saya sendiri tidak percaya ada seperti itu. Semoga tidak terjadi," harap Menko Kesra ini. 

Menurut Agung, memang benar kasus-kasus hukum yang terjadi belakangan lebih sering menyeret nama sejumlah kader dari partai politik dan terkesan bergiliran. Misalnya, Partai Demokrat dengan sejumlah kasus dugaan korupsi yang dihembuskan Nazaruddin. 

Selain itu, PKS juga terjerat kasus dugaan suap impor daging. Partai Golkar pun sudah mulai disebut-sebut dalam kasus korupsi pengadaan Alquran. “Kan sepertinya kemarin Partai Demokrat, lalu sekarang seolah Partai Golkar, kita tidak ada bicara seperti itu (menunggu giliran aparat hukum). Mudah-mudahan tidak,” kata Agung. 

Partai Golkar, lanjutnya, lebih mendorong agar aparat hukum bisa lebih cepat memproses jika ada kadernya yang terjerat kasus hukum supaya tidak berlarut-larut.