REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Presiden Mesir Mohamed Mursi menyerukan kekuatan dunia untuk mendesak tanpa ragu-ragu menegakkan zona larangan terbang di atas Suriah pada Sabtu (15/6) waktu setempat sebagaimana dilansir kantor berita Xinhua, Ahad (16/6). Dalam kesempatan itu ia juga melemparkan dukungan negara Arab yang paling padat penduduknya itu kepada pemberontakan melawan pemerintah Damaskus yang didukung Iran.
Kepala negara Islam itu sebelumnya muncul agak kurang konfrontatif terhadap Presiden Bashar al-Assad daripada Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya. Namun dalam pidato kepada para ulama Muslim Sunni di Kairo dia mengatakan telah memotong semua hubungan dengan Damaskus dan menuntut gerakan Syiah Lebanon Hizbullah untuk keluar dari tanah Suriah.
Presiden Mesir Mohamed Mursi pada Sabtu (15/6) juga mengumumkan pemutusan hubungan dengan Suriah, menutup Kedutaan Besar Suriah di Kairo dan menarik Kuasa Usaha Mesir dari Damaskus, dalam satu konferensi rakyat yang ditayangkan oleh stasiun TV. Mursi juga memperingatkan kelompok gerilyawan Lebanon, Hizbullah, mengenai keterlibatan yang berlanjut dalam konflik di Suriah.
"Hizbullah harus meninggalkan Suriah," demikian peringatan Mursi. "Kami menolak setiap campur tangan militer atau politik di Suriah baik oleh negara maupun gerilyawan," tambah Mursi.
Presiden Mesir tersebut menambahkan militer, rakyat dan pemimpin negeri itu mendukung rakyat Suriah, tapi ia menekankan tak-adanya campur tangan dalam urusan dalam negeri Suriah. Ia menyeru masyarakat internasional agar tidak membiarkan kelahiran kembali rejim penindas. Ia mendesak disahkannya resolusi Dewan Kemanan PBB yang memberlakukan zona larangan terbang di Suriah.
Mursi juga mendesak negara Arab dan Islam agar menyelenggarakan pertemuan puncak darurat guna membahas perkembangan terkini dalam konflik Suriah. Dia mengutip laporan PBB dan mencela konflik Suriah yang telah menewaskan lebih dari 90 ribu warga, dan melukai ratusan ribu orang serta membuat jutaan orang mengungsi.
