REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Partai Nasdem segera menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) dan mengagendakan untuk membahas laporan dari seluruh DPW/DPD di Indonesia tentang daftar pemilih tetap (DPT).
"Dalam Rakernas kita meminta laporan dari seluruh pengurus di DPW dan DPD soal DPT," kata Sekjen DPP Partai Nasdem Patrice Rio Capella, di Jakarta, Kamis (14/11).
Berdasarkan hasil laporan sementara dari DPD dan DPW, ujarnya, sudah terjadi penurunan DPT bermasalah 10,4 juta orang. Artinya sudah ada yang mendapatkan nomor induk kependudukan (NIK).
"Yang pertama KPU setempat mengundang kembali partai-partai dan mengumumkan perbaikan jumlah DPT, ada yang berkurang lima ribu sampai delapan ribuan. Ini artinya sudah ada upaya KPU untuk memperbaiki data yang diajukan sebelumnya," kata Rio.
Wakil Sekjen DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengakui, selama pemilih bermasalah tak dibenahi, maka hasil pemilu 2014 rawan digugat. Nasdem pun memiliki kepentingan ikut mengawasi pemilih bermasalah.
"Karena itu, kita membuat tim untuk mengecek pemilih per TPS, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi serta data pemilih pada pilkada terakhir," ujar Willy.
Ia menambahkan, persoalan pemilih bermasalah tidak bisa dilakukan sendiri. Namun harus dilakukan pengawalan secara kolektif oleh partai peserta pemilu. "Jangan sampai kecurangan DPT pada pemilu 2009 terulang kembali di pemilu 2014," katanya.
