REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memulai pembangunan Waduk Marunda sejak awal Februari ini. Namun, meski pembangunan sudah dimulai, pembebasan lahan waduk baru rampung 60 persen.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, Waduk Marunda akan memakan lahan tambak serta rumah warga seluas 56 hektare. Menurut dia, pembebasan lahan sudah dilakukan sejak 2009, ketika Jakarta masih dipimpin oleh Fauzi Bowo.

Namun, lanjut Jokowi, hingga saat ini lahan yang sudah berhasil dibebaskan baru 36 hektare saja. Sementara sisanya masih dalam proses. Menurut dia, pembayaran lahan warga akan dilakukan pada bulan April.

"Ini kenapa pembangunan sudah dimulai padahal pembebasan belum selesai, supaya lebih mudah. Jadi ada soft pressure," kata dia di sela-sela makan siang dengan wartawan.

Wali Kota Jakarta Utara Heru Budi Hartanto mengatakan, masih ada 150 rumah lagi yang lahannya belum dibebaskan. Menurut dia, anggaran yang sudah disiapkan untuk program tersebut yaitu Rp 115 miliar yang berasal dari APBD.

Dia menjelaskan, bagi warga yang lahannya bersertifikat, akan diganti 100 persen oleh pemerintah. Sementara bagi warga yang hanya memiliki girik, akan diganti 75 persen dari harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Adapun bagi warga yang status rumahnya hanya tanah garapan, akan diganti 25 persen.