REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR - Ratusan krama Desa Pakraman Karangasem, mendatangi Pemkab Karangasem, Rabu (28/5). Mereka menolak keinginan warga Desa Adat Seledumi untuk menjadi desa adat tersendiri dan keluar dari wilayah Desa Pakraman Karangasem.

"Seledumi belum memenuhi syarat menjadi desa pakraman sendiri, apalagi bila mengingat jumlah warganya yang hanya 133 KK," kata perwakilan Desa Pakraman Karangasem I Wayan Bagiartha, SH, MH.

Hal itu dikemukakan Bagiartha saat bertemu dengan Sekda Karangasem, Ir I Gede Adnya Mulyadi. Dalam pertemuan itu, Mulyadi antara lain ditemani Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Karanasem, I Wayan Purna  S.Sos,  Asisten Tata Praja I Ketut Wage Saputra SH, M.Si, Camat Karangasem I Komang Agus Sukasena, S.STP, MAP,  Ketua MUDP  (Bendesa Agung) Propinsi Bali Jro Gede Suwena  Putu Upadesa  dan Ketua MMDP (Bendesa Madya) Kabupaten Karangasem  I Wayan Artha Dipa, SH, MH.

Menurut Bagiarta, Seledumi merupakan bagian dari Desa Pakraman Karangasem. Mereka beranggapan, jika pemerintah mengakui pendirian Desa Adat Seledumi  berarti memecah keutuhan Desa Adat Karangasem dan akan merugikan bagi Desa Pakraman Karangasem. Desa Pakraman Karangasem merupakan desa adat tertua dan terluas di Karangasem, dengan 29 pendukung banjar adat.

Sekda Karangasem, I Gede Adnya Mulyadi mengatakan, Pemkab Karangasem tidak punya itikad untuk merestui, melegalisasi atau mengesahkan usulan pendirian desa adat, dalam hal ini dari Banjar Adat Seledumi. Menurut Mulyadi, pemerintah tidak berhak dan tidak memiliki kewenangan dalan soal itu. Yang memiliki kewenangan meresmikan , mengesahkan dan mengakui itu jelasnya, adalah Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Propinsi Bali.

"Kalau sudah disahkan dan menjadi keputusan MUDP, pemerintah hanya bersifat mencatatkan saja," katanya.