REPUBLIKA.CO.ID, BALAI KOTA -- Pelaksana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan rencananya untuk merombak jajaran eselon dua pemprov. Hal itu menyusul ditemukannya beberapa masalah di jajaran yang mengakibatkan terhambatnya program pemerintah.

Selain itu, ia merasa kinerja sejumlah pejabat tidak bekerja dengan optimal. Ahok pun berencana untuk melakukan perombakan tersebut dalam waktu secepatnya. Namun tetap dengan persetujuan mendagri.

"Aku akan copot (eselon II), aku akan kirim surat usulan ke mendagri dulu," kata Ahok di Balai Kota, Selasa (1/7).

Kendati ingin merombak secepatnya, Ahok menyatakan, tetap menunggu hingga usai pilpres. Perombakan baru dapat dilakukan saat mengetahui siapa presiden terpilih.

"Kalau Pak Jokowi kalah (dan balik jadi gubernur) ya aku akan diam saja. Kalau dia menang, kan enggak balik lagi, nah saya akan langsung bikin surat ke mendagri. Enggak usah tunggu sampai KPU menetapkan pemenang pilpresnya," ujar mantan bupati Belitung Timur itu.

Beberapa pejabat yang santer diberitakan akan dicopot adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Manggas Rudy Siahaan dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Endang Widjajanti. Ahok sering menyorot kinerja keduanya yang dinilai lamban dan kerap bermasalah.

"Kalau dia enggak berubah sudah bisa kita tebak sekarang. Mungkin yang dinas perumahan masih bisa diselamatkan kalau dia berhasil terapkan debet bank," kata politikus Partai Gerindra tersebut.

Hingga saat ini, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan ditugaskan untuk mendata semua penghuni rumah susun yang ada di DKI Jakarta. Selain itu, penghuni rumah susun juga diwajibkan memiliki rekening bank dan surat perjanjian dengan alamat sesuai domisili rusun tersebut.