Rabu 27 Aug 2014 16:22 WIB

Ahok Butuh Calon Wakil Gubernur Pemberani

Rep: C87/ Red: Djibril Muhammad
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Foto: antara
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Dwipayana, mengatakan calon Wakil Gubernur yang akan mendampingi Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) untuk memipin DKI Jakarta harus mempunyai karakter pemberani dan komplementer.

Karakter tersebut dinilai bisa melengkapi kekurangan dan keterbatasan Ahok. "Diperlukan figur-figur yang komplementer, mempunyai tipe kepemimpinan yang bisa melengkapi Ahok, karena tipe kepemimpinan yang komplementer akan bisa melengkapi kekurangan dan keterbatasan Ahok," kata Ari saat dihubungi Republika, Rabu (27/8).

Ari mengatakan calon wakil Gubernur tersebut harus punya keberanian untuk menjalankan apa yang diputuskan Gubernur. Sebab, kalau calon tersebut tidak loyal kepada Gubernur dan tidak berani menjalankan keputusan Gubernur, dia tidak bisa menyelesaikan banyak hal.

"Dia tidak akan bisa membantu Ahok. Figur harus berani menjalankan keputusan-keputusan yang dibuat Gubernur karena wakil tidak bisa mengambil keputusan," jelas Dosen Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM tersebut.

Ari juga menilai calon yang akan mendampingi Ahok harus punya pengalaman dalam menjalankan pemerintahan dan bukan orang yang sama sekali baru. Setidaknya sosok itu harus paham betul bagaimana pemerintahan daerah itu dijalankan.

"Itu penting supaya tidak ada waktu belajar dan coba-coba lagi. Sebab, dia harus mengerti mengelola pemertintah yang kompleks seperti Jakarta," imbuhnya

Di sisi lain, sosok tersebut harus mendapatkan dukungan politik dari partai yang mengusung Ahok dan Jokowi yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dukungan politik penting sebab tidak mungkin bisa dicalonkan kalau tidak didukung partai politik yang mengusung.

Ari juga tidak menilai dalam memiih calon wakil gubernur tidak usah mempermasalahkan latar belakang etnis, suku, dan agama. Sebab, Ahok yang notabene berasal dari etnis dan agama yang bukan mayoritas bisa memimpin DKI Jakarta.

Menurutnya, hal itu menjadi cermin kemajuan demokrasi di Indonesia. Bahkan, sosok perempuan juga tidak menjadi soal selagi dia memiliki figur pemberani, berkompeten dan berpengalaman. 

"Kita tahu Jakarta perlu orang yang berkompeten dan berani mengelola pemerintahan. Orang yang memiliki integritas dan berani menjalankan keputusan-keputusan politk, termasuk keputusan berisiko dan tidak takut kehilangan popularitas," katanya menegaskan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement