JAKARTA -- Pemerintah baru yang akan dipimpin Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) diharapkan mampu mengatasi kesenjangan pendapatan masyarakat. Berdasarkan hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI), lebih dari 90 persen responden menilai ketidakmerataan pendapatan masyarakat Indonesia. "Kesenjangan ini adalah problem yang harus segera ditangani oleh pemerintah," kata Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi, Senin (1/9).
Survei LSI yang dilakukan pada 27 Mei-4 Juni 2014 terhadap 3.080 orang itu menghasilkan data sebanyak 83,2 persen responden mengatakan perbedaan pendapatan adalah persoalan mendesak yang harus diselesaikan. Sementara menurut LSI, Jokowi-JK luput memasukkan isu kesenjangan pendapatan ini ke dalam program kampanye mereka.
Ada tiga solusi yang menurut responden paling penting dilakukan pemerintah, yakni memberikan perlindungan sosial kepada kelompok miskin (31,2 persen responden), menyediakan lapangan kerja (17,5 persen), dan pemberantasan korupsi (14,3 persen).
Direktur Institute of Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, menilai, kesenjangan pendapatan di Indonesia lebih tinggi daripada kesenjangan pengeluaran. Dia pun berharap pemerintahan mendatang bisa menjalankan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan konsisten sehingga ketimpangan pendapatan dapat dipersempit. "Jika menghitung menggunakan kesenjangan pendapatan, rasio gini bisa mencapai 0,47 persen," ujarnya, Senin (1/9).
Untuk menekan angka rasio gini, pemerintahan Jokowi-JK harus bisa mengalihkan sumber pertumbuhan ekonomis dari sektor perdagangan ke sektor riil. Enny meyakini kesenjangan pendapatan dapat ditekan karena Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Ia mengilustrasikan, industri manufaktur sangat dibutuhkan untuk mengolah sumber daya alam dan menyerap sumber daya manusia. Namun, pembangunan manufaktur tersebut harus merata di seluruh wilayah Indonesia.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah menerangkan, pertumbuhan pendapatan kelompok masyarakat menengah atas berada pada kisaran delapan persen. Sedangkan, kelompok menengah bawah berada di kisaran tiga sampai empat persen.
Firmanzah menyebut pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan kelompok masyarakat menengah bawah. Upaya-upaya yang telah dilakukan, antara lain, melalui program kredit usaha rakyat (KUR) sebagai upaya memperluas akses pemodalan, membantu usaha kecil dan menengah (UKM) dari sisi bahan baku, teknologi, hingga pemasaran.
Menurut Firmanzah, kesenjangan pendapatan merupakan fenomena global yang terlihat pada negara-negara emerging market, seperti Cina dan Brasil. Ini tak lepas dari perubahan orientasi perekonomian menjadi industrialisasi. "Kalau industrialisasi sudah mature, kesenjangan pendapatan mudah diperkecil," kata Firmanzah. rep:c87/muhammad iqbal ed: andri saubani
