REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kesenjangan pendapatan di antara kelompok masyarakat menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Berdasarkan survei hasil kolaborasi Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indikator Politik Indonesia (Indikator), sebanyak 83,2 persen dari total tiga ribu orang responden menyebut kesenjangan pendapatan adalah persoalan mendesak yang harus diselesaikan.
Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, I Kadek Dian Sutrisna Artha mengatakan, ada tiga titik fokus yang dapat menjadi penentu penyelesaian masalah ini oleh Jokowi-JK.
Pertama, mengubah ketimpangan pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Masifnya belanja subsidi, khususnya subsidi bahan bakar minyak (BBM), mutlak dialokasikan kepada sektor produktif semisal infrastruktur.
Kedua, mengurangi ketimpangan antardaerah, terutama antara Jawa dengan pulau lainnya di Indonesia. Ketiga, meminimalisasi kesenjangan antarsektor dalam sumbangsihnya terhadap pertumbuhan ekonomi.
Perubahan ekonomi dari pertanian ke arah industri, menurut Artha, sudah sepatutnya diikuti oleh penyiapan sumber daya manusia yang mumpuni.
Asisten Koodinator Kelompok Kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ari Perdana memiliki pendapat senada.
Menurut Ari, kesenjangan pendapatan masyarakat perlu dilihat akar masalahnya. Jika bersifat struktural, maka perlu dikhawatirkan.
Misalnya adalah skill mismatch. "Industri kita sudah bergerak ke mana, SDM tidak mengejar. Kalau ini tidak dibenahi sekarang, saya kira makin sulit," ujar Ari.
Ari mengakui, belum banyak good practice dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dapat diteruskan oleh Jokowi-JK. "Tapi, dari program-program yang ada, dapat direvisi hingga diperkuat."
