REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Uni Eropa berencana mengadopsi sanksi baru untuk Rusia terkait keterlibatannya dalam konflik Ukraina. Namun sanksi tersebut ditunda hingga didapatkan hasil dari gencatan senjata yang kini tengah berlangsung.
Sanksi rencananya akan menargetkan produksi minyak utama Rusia. Semula sanksi akan berlaku mulai Selasa (9/9). Namun sanksi baru ditunda untuk memberikan kesempatan pada gencatan senjata yang rapuh di Ukraina Timur.
Reuters melansir, Presiden Dewan Uni Eropa Herman Van Rompuy mengatakan, sanksi baru akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Tenggat tersebut diberikan agar ada penilaian pelaksanaan perjanjian gencatan senjata dan rencana damai.
"Tergantung pada situasi di lapangan, Uni Eropa siap untuk meninjau sanksi yang telah disepakati secara keseluruhan atau sebagian," katanya setelah duta besar Uni Eropa mengadakan pertemuan luar biasa membahas masalah ini.
Seorang diplomat Uni Eropa mengatakan, tak ada kejelasan kapan sanksi baru akan berlaku. Duta besar mengatakan, mungkin akan membicarakan masalah tersebut lebih lanjut pada Rabu (10/9).
Perihal pemberian sanksi mengisyaratkan perpecahan di Uni Eropa. Diplomat mengatakan, membutuhkan dukungan politik bagi pemberlakuan sanksi baru. Ini menunjukkan bahwa diplomat harus menyampaikan masalah tersebut ke tingkat yang lebih tinggi dari pemerintah mereka.
Uni Eropa selalu terpecah terkait sanksi terhadap Rusia. Negara seperti Polandia dan Baltik, mengambil garis keras terkait sanksi. Sementara perdana menteri Hungaria dan Slovakia, secara terbuka menentang sanksi.
Pada pertemuan para duta besar Uni Eropa, beberapa pemimpin membahas apakah sanksi baru harus dibekukan sebelum diimplementasikan. Mereka juga berencana mencari alternatif jika sanksi baru diterapkan, serta bagaimana sanksi diberlakukan dan kapan.
Uni Eropa selalu mengatakan, sanksi akan diberhentikan jika Rusia berhenti mendestabilisasi Ukraina. Moskow menganekasi wilayah Crimea Ukraina pada Maret. Sementara NATO mengatakan telah mengirim beberapa ribu pasukan untuk membantu separatis pro-Moskow di timur negara tersebut.
Austria, Finlandia, Swedia, Siprus, dan Slovakia di antara negara-negara yang ingin memberikan lebih banyak waktu gencatan senjata. Gencatan senjata di Ukraina merupakan bagian dari rencana perdamian yang ditujukan untuk mengakhiri konflik di Ukraina.
