REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengusulkan agar Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dapat berbagi tugas dalam menjalakan pemerintahan, sehingga dapat berjalan efektif.

"Saya berharap agar Pak Jokowi dan JK dapat berbagi tugas agar pemerintahan berjalan efektif," kata Ahmad Basarah pada diskusi "Membangun Sinergi Pemerintahan dan Parlemen yang Sehat" di Jakarta, Selasa (21/10).

Menurut Basarah, Presiden Jokowi hendaknya dapat merealisasikan janji-janjinya selama kampanye pada pemilu presiden yakni melaksanakan program-program pemerintah yang menjadi visi dan misinya.

Dengan melaksanakan program-program pemerintah yang berbasis pada visi dan misi, kata dia, maka pemerintahan Jokowi dapat membangun bangsa sekaligus merealisasikan janji-janji politiknya.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla, menurut dia, agar dalam waktu dekat dapat melakukan lobi-lobi dengan partai-partai politik untuk mencairkan kebekuan politik pasca-Pemilu Presiden 2014, sehingga suasanya menjadi lebih cair.

"Apalagi, Pak JK berasal dari Partai Golkar dan memiliki pengalaman menjadi juru damai dalam beberapa peristiwa besar," ucapnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini melihat, ada potensi hambatan bagi pemerintahan Jokowi di parlemen.

Meskipun, pimpinan koalisi merah putih (KMP) seperti Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie menyatakan akan bertindak positif untuk mendukung pemerintah, tapi potensi hambatan tetap ada.

"Karena itu, Pak JK agar melakukan negosiasi dengan partai-partai politik anggota KMP, sehingga suasana di parlemen bisa lebih cair," ujarnya.

Menurut Basarah, usulan tersebut tidak kaku, tapi Joko Widodo dan Jusuf Kalla, bisa saling menjalankan prgram pemerintah maupun melakukan negosiasi dengan partai politik lain.

Basarah juga melihat, langkah Jokowi menemui pimpinan partai-partai politik anggota KMP patut dipuji karena dapat mencairkan kebekuan politik menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden.