REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sejumlah organisasi kemasyarakatan sipil meminta pemerintah percaya dan tahun 2015 mulai meningkatkan partisipasi pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat. "Kemitraan melihat tiga persoalan mendasar yang menjadi masalah pada tahun 2014. Terkait status kawasan hutan, bentuk pengelolaan hutan di tingkat tapak yang tidak jelas, dan rendahnya partisipasi masyarakat," kata CSO and Government Engagement Sustainable Development Governance Program Kemitraan Suwito dalam diskusi Catatan Akhir Tahun bertajuk Angin Perubahan Hutan Indonesia di Jakarta, Kamis.
Saat ini, menurut dia, ruang yang diberikan pemerintah untuk masyarakat dapat berpartisipasi mengelola hutan masih rendah dan masih berorientasi ke perusahaan besar. "Kemitraan akan coba selesaikan tiga persoalan tersebut. Dalam RPJMN 2015--2019 memang dicantumkan pengelolaan pembangunan hutan prorakyat, hutan yang berbasis kemasyarakatan sampai 10 juta sampai 19 juta hektare (ha)," ujar dia.
Pelaksanaan komitmen pemerintahan sebelumnya untuk membuka akses pengelolaan hutan masyarakat masih tertatih-tatih, baru sekitar 500.000 hektare yang ditetapkan dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Produksi Terbatas. Masih banyak pula Pemerintah Daerah yang tidak paham dengan konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat. "Kita desak pemerintahan baru ada kebijakan pengelolaan hutan masyarakat dengan mengeluarkan Perpres atau Inpres pengelolaan hutan berbasis kemasyarakatan. Dan kebijakan ini pun harus berjalan lintas sektoral, tidak bisa tanggung jawab satu Kementerian saja," ujar Suwito.
Sementara itu, menurut Kepala Departemen Kajian dan Penggalangan SDM Eksekutif Nasional Walhi Kalisa Khalid, pemerintah perlu melibatkan warga masyarakat untuk membangun dan melakukan tata hutan ke depan. "Pemerintah selama ini tidak percaya pada masyarakat. Padahal coba cek contoh nya di Sei Tohor, jika memang masyarakat diberi kesempatan ternyata bisa, dan itu kan artinya masyarakat meringankan kerja pemerintah mengelola hutan," ujar dia.
Menurut dia, pemerintah jangan pernah takut dengan pertumbuhan ekonomi di masa depan jika masyarakat yang mengelola hutan. "Jika terobosan ini dilakukan kami optimistis, masyarakat di kawasan hutan akan lebih baik, konflik akan berkurang".
