REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Keputusan akhir Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Rini Soemarno, memutuskan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 28 BUMN. Namun, ada tiga BUMN yang ditolak permohonan PMN nya, termasuk PT Bank Mandiri. Dua BUMN lainnya adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia dan PT Jakarta Lloyd.

Alasannya, menurut Rini, Bank Mandiri ditangguhkan penerimaan suntikan dananya lantaran dinilai belum akan melakukan langkah krusial dalam tahun ini. Namun Rini menampik bila Mandiri dianggap tidak menjadi prioritas.

"Kalau dibanding dengan hal hal yang lain maka tidak dilihat Mandiri akan melakukan right issue tahun ini," jelas Rini usai mengikuti Raker dengan DPR yang baru usai pukul 2.30 dini hari.

Sedangkan PT Rajawali Nusantara Indonesia juga ditolak lantaran rencana bisnis tahun ini juga tidak sesuai dengan prioritas pemerintah. Untuk PT Jakarta Lloyd, Rini menjelaskan bahwa saat ini saham pemerintah pada perusahaan ini tinggal 29 persen.

Sehingga status BUMN dari perusahaan ini masih perlu didalami.

Selain 3 BUMN ditolak, ada beberapa BUMN yang porsi PMN yang diterima dipotong dari jumlah awal. Rini menjelaskan, PT Aneka Tambang dan PT Angkasa Pura 2 dikurangi atas pertimbangan jumlah yang disetujui dianggap cukup untuk melakukan usaha prioritas.

"Dan tujuannya Angkasa Pura untuk pembebasan lahan untuk runway 3. Jadi dianggap Rp 2 triliun sudah cukup," ujar Rini.

Sebelumnya, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui pemberian penyertaan modal negara sebesar Rp 37,276 triliun kepada 28 perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) dengan 10 catatan. Ketetapan ini setelah sebelumnya sempat dipangkas oleh badan anggaran menjadi Rp 39,92 triliun.