REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sebanyak 27 BUMN disetujui untuk menerima suntikan modal dari pemerintah sebesar Rp 37 triliun. Di antara perusahaan yang menerima ada Perum Bulog yang menerima total Rp 3 triliun  Penyertaan Modal Negara atau PMN.

Anggota komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar M Sarmuji mengungkapkan, tugas untuk pengentasan kemiskinan harus dilaksanakan oleh BUMN terkait. "Jadi permintaan DPR untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat salah satunya melaui perusahaan BUMN penerima PMN. Anggaran PMN nantinya memang akan diprioritaskan ke tiga sektor, infrastruktur, pangan, dan kredit usaha rakyat," ujar Sarmuji kepada Republika, Rabu (11/2).

Sarmuji mencontohkan, Perum Bulog dalam hal ini harus melanjutkan program beras raskin menggunakan dana yang telah dikucurkan. Lebih lanjut dia menuntut agar setiap BUMN untuk fokus pada prioritas yang ada. Terlebih pada upaya untuk pengentasan kemiskinan.

"Ada juga sektor energi. Nanti Bu Rini akan bahas lagi dengan kami sisa 10 triliun untuk PLN dan dua BUMN lainnya. Memang masuk ke dalam program prioritas," ujar Sarmuji.

Sebelumnya, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui pemberian penyertaan modal negara sebesar Rp 37,276 triliun kepada 28 perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) dengan 10 catatan. Ketetapan ini setelah sebelumnya sempat dipangkas oleh badan anggaran menjadi Rp 39,92 triliun.