REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinasi Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, masalah utama pada persaingan usaha di Indonesia adalah kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada persaingan usaha yang sehat.
"Banyak kebijakan yang tidak memihak kepada persaingan usaha yang sehat, kebijakan selama ini justru memperkuat kartelisasi," kata Sofyan Djalil usai rapat koordinasi persaingan usaha di Jakarta, Jumat (13/2). Selain kebijakan yang tidak memihak, ia mengatakan, masalah lain adalah penetapan harga yang tidak transparan dan juga sulitnya masuk pesaing di Indonesia.
M
enurutnya hampir semua sektor persaingan di tanah air tidak sehat. "Banyak sekali praktik-praktik tidak sehat, seperti di bidang kesehatan, perhubungan, properti, daging, minyak makan dan lainnya," kata dia.
Kementerian Perekonomian beserta kementerian lain dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan pertemuan untuk membahas hal tersebut dan memperkuat peran KPPU dalam mengawasi persaingan usaha. "Perubahan paling baik adalah dari kelembagaan, kalau kita tidak mengatasi masalah persaingan usaha yang tidak sehat ini, ekonomi kita tidak pernah bisa kompetitif," kata Sofyan.
Ketua (KPPU) Nawir Messi mengatakan salah satu contoh persaingan usaha yang tidak sehat adalah jatuhnya harga semen. "Masalah pada industri semen tidak hanya terjadi di Indonesia, sistem semen dunia yang berkembang sedemikian rupa hingga kecenderungannya mengarah ke kartel," kata dia.
Menurutnya apa yang terjadi di Indonesia merupakan bagian dari fenomena global, pihaknya mencoba mencari alternatif dan pendekatan untuk menemukan solusi dari masalah tersebut.
