REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang direncanakan oleh pemerintah. Fraksi PKS juga mendesak pemerintah untuk menyelesaikan kebijakan pengelolaan energi.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit mengatakan, Fraksi PKS dengan tegas menolak penghapusan subsidi BBM untuk premium. Pemerintah diminta menyelesaikan berbagai kebijakan pengelolaan energi nasional yang lebih baik dan adil.
"Fraksi PKS meminta pemerintah sungguh-sungguh melaksanakan program pengembangan diversifikasi energi, pengembangan pembangunan pembangkit listrik, serta meningkatkan pasokan listrik dan rasio elektrifikasi," kata Ahmadi saat membacakan hasil pembahasan RUU APBN 2015 dalam rapat paripurna di Senayan, Jumat (13/2) malam.
Sementara, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta agar subsidi yang diberikan lebih produktif dan berimplikasi langsung pada penyehatan ekonomi nasional. Fraksi PAN meminta pemerintah memberikan subsidi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan langsung masyarakat di desa dalam bentuk pembangunan infrastruktur.
"Fraksi PAN juga meminta pemerintah untuk lebih transparan mengungkap biaya cost recovery yang angkanya terus meningkat tajam," kata Ahmadi.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta pemerintah memperhatikan pengelolaan dana desa yang dianggarkan dalam APBNP 2015. Transfer ke daerah dalam APBNP 2015 disepakati sebesar Rp643,83 triliun, dan dana desa sebesar Rp20,76 triliun.
Ahmadi mengatakan, Fraksi PDIP berpendapat bahwa penyertaan modal negara (PNM) ke BUMN merupakan terbesar dalam sejarah pelaksanaan APBN di Indonesia. Untuk itu, Fraksi PDIP meminta pemerintah memperhatikan dengan serius mengenai pembiayaan proyek-proyek BUMN agar tidak terjadi penyimpangan.
"Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur desa untuk pengelolaan dana desa harus diperhatikan karena menyangkut akuntabilitas pelaksanaan anggaran negara," jelas Ahmadi.
