REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Banyaknya pejabat pemerintah yang dengan mudah mengucapkan kata tak pantas belakangan ini, dinilai sebagai bentuk ketidaksiapan masyarakat Indonesia dalam memasuki era kebebasan berpendapat.
Pakar komunikasi politik Dedy Mulyana mengungkapkan, salah satu contoh ekstrim yang paling hangat adalah umpatan kasar yang keluar dari mulut anggota DPRD kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. "Kalau kasus kemarin, itu sudah kebebasan yang kebablasan," ujar Dedy, Ahad (8/3).
Era kebabasan berpendapat ini, lanjut Dedy, paling terasa pascareformasi. menurutnya, setelah orde baru runtuh masyarakat khususnya media massa tersentak dengan atmosfer yang baru. "Seperti gegar budaya. Sehingga semua tak ada batas. Kebablasan. Kasus anggota DPRD itu hanya contoh. Ahok juga saya lihat sama saja," ujar Dedy. Menurutnya, sudah seharusnya pejabat memberikan contoh komunikasi politik yang santun.
Dedy menambahkan, kenyataan bahwa masyarakat saat ini belum siap memasuki era kebebasan berpendapat bisa dilihat di media sosial atau komentar pada media daring. Dia melihat pesatnya situs berita online dan mudahnya masyarakat ikut berkomentar di berbagai situs membuat masyarakat bebas berkomentar tanpa pertimbangan yang matang.
"Harusnya komentar itu membangun. Memberikan dampak positif. Tidak sekedar kritik atau sebatas umpatan dan makian," katanya.
Khusus dalam kasus Ahok dan DPRD ini, Dedy menilai bahwa faktor penokohan juga penting. Dia menilai, media massa saat ini sangat mudah memuat apapun yang terlontar dari mulu seorang pejabat publik. "Karena umpatan ini keluar dari mulut anggota DPRD jadilah bombastis. Misalnya, kalau yang ngomong preman efeknya tidak seperti ini. Media harusnya bisa seleksi mana saja yang baik untuk dipublikasikan," lanjutnya.
Sebelumnya, media massa ramai memebritakan tentang kisruh yang terjadi saat pertemuan antara anggota DPRD DKI Jakarta dengan Ahok. Kebuntuan membuat beberapa anggota DPRD melemparkan makian dan umpatan kepada Ahok. Dedy pun meminta kepada semua pejabat publik untuk bisa memilah cara komunikasi politik yang baik.
