REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah sempat kosong beberapa bulan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya melantik Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/4).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan Presiden menginginkan Polri dapat bekerjasama dengan KPK, Kejaksaan dan PPATK untuk membersihkan negeri ini dari praktek korupsi yang telah menjadi hambatan utama bangsa Indonesia untuk mencapai kemakmuran.
“Korupsi telah merusak sistem demokrasi untuk bekerja melayani kepentingan umum, dan menyebabkan kekayaan sumber daya alam yang melimpah tidak bisa kita nikmati untuk membangun kesejahteraan rakyat,” tegas Pratikno.
Mensesneg menilai, saat ini harapan perubahan itu ada di tangan Kapolri baru Jenderal Badrodin Haiti. Presiden Jokowi, lanjut Mensesneg, telah memberi mandat kepada Kapolri baru untuk dengan tegas melakukan reformasi institusi Polri yang diperlukan.
Terkait dengan posisi Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Mensesneg Pratikno meyakini bahwa Kapolri baru dan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakt) Polrii akan memilih Wakapolri dan jajaran petinggi Polri lainnya yang bersih, profesional, sesuai dengan harapan masyarakat.
