REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mendorong para pegawai negeri sipil segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
"Kami mendorong seluruh eselon III, IV dan V di lingkungan instansi pemerintah segera menyampaikan LHKASN termasuk PNS baru lulus sesuai instruksi dan surat edaran yang telah diterbitkan," kata Menpan-RB Yuddy Chrisnandi di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (6/5.
Dalam kunjungan kerjanya Menpan-RB memberikan pengarahan kepada puluhan PNS lingkup Pemeritah Kota Makassar di Balai Kota. Dirinya kembali menegaskan seluruh Aparatur Sipil Negara atau ASN mesti menjadi agen perubahan, serta perekat NKRI.
"Penyerahan LHKASN itu adalah bagian dari revolusi mental dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan nawa cita Presiden Jokowi untuk Indonesia," paparnya.
Menurut dia, sejumlah tokoh yang lahir di Sulawesi Selatan seperti M Jusuf Habibie, Baharuddin Lopa hingga M Jusuf Kalla kini menjabat Wakil Presiden, sangat wajar dikatakan menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efesian dan transparan.
Selain itu Yuddy juga mengajak pemimpin Pemerintah Kota Makassar, mulai dari wali kota sampai lurah agar senantiasa turun ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang kini dihadapi masyarakat, dengan melakukan dialog.
"Kita harus segera berubah dari yang duduk di belakang meja sekarang harus turun ke lapangan. Dulunya selalu dilayani, sekarang harus mau melayani masyarakat, karena itu memang hakekatnya," kata Guru Besar FISIP Universitas Nasional Jakarta itu.
Kehadiran pemerintah daerah, tambahnya, dimaksudkan agar mendekatkan pelayanan dengan masyarakat. Menjadi aparatur pemerintah daerah, bahkan Lurah maupun Camat adalah garda terdepan pelayan masyarakat.
