REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta perbankan adil dalam memberikan bunga kredit bagi pengusaha kecil. Wapres menilai selama ini besaran bunga kredit untuk pengusaha besar lebih kecil dibandingkan bunga kredit untuk pengusaha kecil.
Ketua perhimbunan bank-bank nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengatakan, perbankan dalam menyalurkan kredit sudah memperhitungkan secara matang. Sebab, bank mengumpulkan uang dari masyarakat kemudian menyalurkan lagi dalam bentuk kredit. Jika bank memberikan kredit kemudian macet, akan memiliki risiko dan tanggung jawab.
Menurutnya, bank meminjam dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. Modal bank sebagian adalah dana masyarakat, sehingga bank punya tangung jawab kepada masyarakat untuk mengelola dana lebih baik.
"Perbankan itu menerapkan suku bunga kredit berdasarkan persepsi risiko masing-masing. Pengusaha kecil kalau risiko rendah akan mendapat bunga rendah, kalau pengusaha besar risikonya tinggi bunga tinggi," kata Sigit saat dihubungi Republika, Senin (11/5).
Sigit menjelaskan, pemberian kredit kepada debitur rumusannya adalah bunga kredit itu biaya dana ditambah biaya operasional bank ditambah margin keuntungan bank ditambah margin risiko. Intinya, kata Sigit, bukan persoalan besar atau kecil bunganya melainkan risikonya.
Misalnya kredit kepada pengusaha kecil dianggap risiko tinggi berarti ada persepsi risiko di situ. Selain itu, jika pengusaha kecil produksinya kurang efisien dan pemasarannya kurang bagus, juga dianggap memiliki risiko. Menurutnya, hal itu yang harus diubah supaya persepsi risiko pengusaha kecil lebih baik di mata bank.
Caranya, lanjut Sigit, peran pemerintah untuk memberikan pelatihan. Sebab, dia menilai tidak adil jika kesalahan persepsi risiko ditujukan kepada bank. Sama tidak adilnya jika adanya persepsi risiko yang berbeda di sektor tertentu, bebannya ditujukan kepada perbankan. Karena perbankan kerjanya penilaian berdasarkan risiko. Debitur yang risikonya rendah akan dikasih bunga lebih rendah.
"Mari selesaikan persoalan risiko dari kacamata perbankan. Sangat tidak adil kalau disalahkan perbankan," imbuhnya.
Cara lainnya, lanjutnya, misalnya sektor industri kecil dianggap memiliki risiko tinggi, ada keringanan perpajakan, kalau keuntungan lebih besar bisa bayar lebih baik. Tapi keringanan perpajakan tugasnya pemerintah bukan bank. Menurutnya, sektor tertentu andalan pemerintah, harus diberikan keringan supaya persepsi perbankan menjadi lebih baik.
