REPUBLIKA.CO.ID,  JAYAPURA—Bandar Udara Sentani mengalami konflik lahan yang tak kunjung usai. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menghimbau agar pemerintah dan measyarakat segera menuntaskan konflik lahan yang ada.

Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba mengatakan, konflik lahan yant terhadi di Bandara Sentani telah terjadi sejak tahun 1960. Namun, hingga saat ini, konflik yang terjadi belum juga terselesaikan.

“Seluruh lahan bandara diklaim merupakan milik masyarakat setempat,” katanya kepada Republika Online saat melakukan tinjauan di Bandar Udara Senatani, Jayapura, Provinsi Papuaa pada Rabu (1/7).

Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah segera melakukan tindakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Ia juga berharap agar masyarakat dapat bersama-sama mencari solusi agar konflik lahan ini dapat dituntaskan.

Apalagi, bandara tersebut nantinya akan digunakan sebagai bandara untuk menyambut delegasi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 yang diselenggarakan di Papua. “Saya harap, konflik lahan telah tuntas sebelum diselenggarakan PON," ujar dia.