REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD RI Nofi Candra mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Tenaga Kerja untuk memperketat masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia.
"Apalagi kalau dilihat dari kapasitas dan kapabilitas, ternyata pekerja asing tersebut juga tidak mempunyai keahlian yang cukup baik," ujar Nofi dalam siaran persnya, Sabtu (26/7), menanggapi pemberitaan bahwa telah terjadi eksodus besar-besaran tenaga kerja Tiongkok ke Indonesia. Bahkan disebutkan tenaga kerja Tiongkok ini sudah banyak memulai aktivitas di Papua dan Banten, sehingga meresahkan masyarakat.
"Kementerian Tenaga Kerja harus memberikan sanksi tegas bahkan menutup perusahaan yang memperkejakan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi standar sesuai regulasi yang ada," tegas senator asal Sumatra Barat ini.
Nofi juga mengingatkan agar pemerintah menolak segala bentuk intervensi asing yang terselubung dalam bentuk investasi modal dan kerja sama dalam masalah ketenagakerjaan. Ia menilai masalah ini merupakan bentuk kegagalan pemerintah dan dampak dari ketidakseriusan dalam menyelesaikan permasalahan bangsa.
"Kalau eksodus tenaga kerja ini dibiarkan saja tanpa ada perhatian serius dari pemerintah, tenaga kerja Indonesia akan terabaikan dan tingkat pengangguran akan semakin tinggi," papar Nofi yang bersama senator-senator muda lainnya menggagas Poros Senator Indonesia untuk memberikan pandangan-pandangan kritis yang membangun dalam pelbagai persoalan kebangsaan.
Nofi meminta agar pemerintah lebih memberdayakan serta mengoptimalkan sumber daya manusia Indonesia. Hal ini, kata dia, perlu dilakukan karena masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia karena tidak adanya perhatian yang serius dari pemerintah.
"Pemerintah harus lebih memperhatikan dan melakukan optimalisasi keterampilan tenaga kerja Indonesia agar bisa bersaing, apalagi dalam menghadapi MEA," tegas Nofi.
Menurut dia, era MEA yang semakin dekat sudah seharusnya dijadikan peluang agar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain.
"Kalau tenaga kerja Indonesia tidak diperhatikan, maka masyarakat Indonesia hanya akan menjadi partisipatoris pasif dalam menghadapi MEA," cetusnya.
