REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Bisnis di sektor perkebunan kelapa sawit dinilai menarik dan sangat potensial untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. 

Namun, bisnis di sektor ini belum berjalan secara optimal sejauh ini. Guna mengembangkan sektor bisnis kelapa sawit, pemerintah membuat terobosan dengan menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sebagai mitra bisnisnya.

BNI dipilih pemerintah untuk mengelola dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kepercayaan itu dituangkan dalam MoU antara BNI dengan BPDPKS yang dilaksanakan di Kementerian Keuangan, Selasa (18/8).

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Direktur Jaringan dan Layanan BNI Adi Sulistyowati dan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Bayu Krisnamurthi.

Penandatangan MoU juga dihadiri dan disaksikan Menteri Perekonomian Darmin Nasution dan Ketua Bappenas Sofyan Djalil.

Pembentukan BPDPKS serta pengelolaan dananya oleh BNI dan beberapa bank BUMN tersebut merupakan terobosan yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

“Kita sangat siap mensukseskan program tersebut. Peluncuran program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada 18 Mei 2015,” ungkap Adi Sulistyowati dalam keterangan persnya.

Menurut Adi, untuk pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan, Perpres tersebut menjadi tonggak penting percepatan penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel. 

"Sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca," ungkapnya.