REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA –Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur (FISIP UBL) mensosialisasikan pentingnya pendidikan demokrasi bagi masyarakat. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengabdian kampus kepada masyarakat yang akan menjadi bagian dari perhelatan pilkada serentak Desember 2015 mendatang,
Kegiatan ini dilakukan di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok pada pada 19 Agustus lalu. Ketua Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) FISIP UBL, Arin Fitriani, penekanan materi yang diberikan bukan pada bagaimana pilkada dilaksanakan. Hal ini karena semua peserta merupakan pemilih aktif yang telah berpengalaman berpartisipasi dalam pemilu.
“Sehingga materi yang diberikan lebih fokus pada pendidikan demokrasi masyarakat. Tiga poin yang ditekankan ialah adanya kebebasan, persamaan dan pengawasan yang dimiki setiap warga negara sebagai inti dalam pelaksanaan demokrasi,” kata Arin melalui siran persnya kepada Republika, Rabu (26/8).
Selain menjelaskan nilai-nilai substantif demokrasi, tim PKM juga mengajak peserta ke dalam simulasi demokrasi secara nyata. Simulasi ini menekankan adanya partisipasi warga untuk turut mengkritisi pemimpinnya sesuai kaedah nilai demokrasi. Simulasi dilakukan melalui diskusi kelompok dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi di lingkungan dan mencoba menawarkan solusinya.
Para peserta terlihat antusias dengan diskusi tersebut. Mereka berdiskusi terlebih dahulu kemudian menuliskannya. Masalah yang mengemuka dalam diskusi antara lain berkaitan dengan krisis air yang sedang terjadi diwilayah tersebut, pengelolaan sampah, partisipasi warga dan keamanan, hingga sulitnya mengkoordinasikan warga dalam kegiatan tertentu. Tiap kelompok menunjuk pemimpinnya untuk menyampaikan permasalahan dan solusi, kemudian kelompok lain menanggapi, sehingga terjadi diskusi dua arah.
Sebelum menutup kegiatan, seluruh peserta menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam upaya mencari solusi permasalahan melalui diskusi adalah bentuk kebebasan. Yakni, menekankan adanya persamaan dan sekaligus sebagai pengawasan terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemimpin.
