REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana bus metromini dan kopaja terintegrasi dengan Trasnjakarta molor dari target. Sedianya integrasi bus tersebut akan dimulai pada 28 Oktober 2015 lalu. Namun, hingga kini ternyata wacana yang dianggap menjadi solusi atasi kemacetan tersebut belum terlaksana.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andry Yansyah mengakui jika integrasi bus molor dari target. Andri berdalih masih menunggu SK Gubernur yang masih diproses di Biro Hukum Pemprov DKI. "Masih nunggu SK Gubernur di Biro Hukum," katanya saat dihubungi, Ahad (1/10).

Ia menyebut seharusnya PT Transjakarta selaku pengelola yang berkewenangan mengurusi hal tersebut. Mulai dari memantau hingga mempercepat proses administrasi dan kajian sebagai pelengkap syarat dikeluarkannya SK tersebut.

"Kami sebagai regulator hanya berkewenangan mengingatkan agar jumlah armada yang dibeli dan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan koridor," ujarnya.

Ia berharap setelah SK sudah selesai diproses tahap uji coba bisa langsung dimulai. Apalagi mengingat banyak pihak yang sudah menyambut baik adanya pengintegrasian tersebut.

Andri menjelaskan, integrasi bus sedang didalam jalur BRT bukan hanya ditujukan untuk Kopaja. Menurutnya, semua operator boleh mengikuti asal memiliki syarat standar bus seperti yang diatur oleh PT Transportasi Jakarta, misalnya berpintu tinggi, berfasilitas AC dan tentunya bertarif sama dengan TransJakarta.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta ingin mengintegrasikan dan merevitalisasi semua angkutan umum yang ada di Jakarta. Nantinya semua angkutan umum dibayar rupiah perkilometer sebagai pengganti sistem setoran yang menjadi penyebab angkutan ngetem dan membuat kemacetan.