REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Pemerintah Lebanon, Senin (2/11), berupaya membayar gaji tentara yang terlambat.

Gaji tentara seharusnya dibayarkan pada pekan lalu, tapi tertunda karena kabinet dan parlemen bersidang untuk mencapai keputusan mentransfer dana. Kedua pihak tersebut terpecah akibat ketegangan politik berkaitan dengan perluasan perang Timur Tengah.

Bagian dari kritik, yang disampaikan secara luas oleh politikus Lebanon, berpusat pada persoalan penumpukan sampah di Beirut yang belum terselesaikan, dan kegagalan mereka menyetujui presiden baru. Lebanon tanpa kepala negara selama 17 bulan.

Tetapi, tentang pembayaran gaji prajurit tepat waktu, Komandan Jean Kahwaji kepada koran Al-Mustaqbal, Ahad, mengatakan hal itu mengakibatkan kemarahan di jajarannya.

Menteri Pertahanan Samir Moqbel setelah bertemu Perdana Menteri Tammam Salam mengatakan gaji akan terbayarkan pada Senin. Menteri Keuangan Ali Hassan Khalil kepada Reuters mengatakan dia bekerja pada "formulasi legal" yang mengizinkan gaji bisa ditransfer dari dana cadangan negara.

"Saya punya keputusan yang membutuhkan kabinet (persetujuan), tetapi perdana menteri mendasari tanggung jawab pelaksanaan keputusan ini," kata Khalil..

Lebanon tanpa anggaran sejak 2005. Kabinet Salam, faksi utama semua kelompok Lebanon, belum mampu mengambil keputusan mendasar akibat pertikaian di antara anggotanya.