Jumat 18 Dec 2015 16:58 WIB

Indonesia Bicarakan Pemboikotan Terhadap Israel

Rep: Gita Amanda/ Red: Teguh Firmansyah
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) berbincang dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riad Al Maliki saat melakukan pertemuan di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (14/12).  (Antara/Hafidz Mubarak A.)
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) berbincang dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riad Al Maliki saat melakukan pertemuan di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (14/12). (Antara/Hafidz Mubarak A.)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah negara di Eropa telah mengambil langkah-langkah progresif dalam menyuarakan penentangan mereka terhadap pendudukan Israel. Salah satunya, dengan boikot produk Zionis. Namun, untuk mengikuti langkah yang dilakukan Eropa, masih menjadi pekerjaan rumah (PR) di dalam negeri Indonesia.

Direktur Jenderal untuk Hubungan Asia-Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Indonesia Yuri Octavian Thamrin mengatakan, di Eropa banyak negara-negara yang telah mengambil langkah progresif dalam menyuarakan penentangan mereka terhadap pendudukan Israel di Palestina.

Di Belanda, misalnya, Yuri mengatakan, pemerintahnya mengeluarkan imbauan untuk tidak berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang terkait dengan bank-bank Israel di Tepi Barat. Hal investasi itu bisa dianggap melanggar aturan di Belanda.

"Saat krisis 2014 lalu, banyak barang Israel yang nggak diterima di sana (Belanda). Jadi, Eropa saja sudah seperti itu. Nah, kita sebagai bagian dari OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), harusnya hal seperti itu juga perlu dicoba," ujar Yuri di seminar terkait Palestina, di kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jumat (18/12) .

Hal senada juga diungkapkan Perwakilan Permanen Indonesia di PBB Desra Percaya. Tapi menurut Desra, untuk memboikot Israel masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia. Namun pembicaraan ke arah boikot menurutnya, sudah dilakukan pemerintah Indonesia.

Baca juga, Ini Hasil Konferensi Yerusalem di Jakarta.

"Sudah ada pembicaraan dengan DPR komisi I kemarin terkait ini, ada rencana merumuskan kebijakan kita bersama untuk BDS (Boycott, Divesment, Sanction)," ujar Desra.

Sebab, menurutnya, perihal boikot itu juga sudah dimandatkan OKI. Desra yakin pemerintah akan segera merumuskan, karena itu juga sudah disampaikan di OKI dan Indonesia merupakan bagian dari OKI.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement