REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar Badan Standardisasi Nasional (BSN) Zakiyah mengatakan, produk impor mulai membanjiri pasar domestik. Apalagi diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) per 1 Januari 2016. 

"Produk lokal yang tak memiliki daya saing punya potensi tergilas oleh produk dari ASEAN yang jauh lebih kompetitif. Oleh karena itu seperti yang berlaku di negara-negara lain terutama negara maju, diperlukan standardisasi yang memungkinkan masyarakat mendapatkan jaminan kualitas dan aman," katanya, Senin, (18/1).

Karena itu, pembinaan dan bantuan pelaku usaha mikro dan kecil meraih SNI perlu melibatkan berbagai pihak baik dari kementerian, lembaga pemerintah, maupun pemerintah daerah. Dia menjelaskan, BSN  memiliki program pembinaan dan fasilitasi UKM hingga  mampu menerapkan SNI secara konsisten dan bisa memperoleh sertifikasi SNI baik sertifikasi sistem manajemen seperti SNI ISO 9001, HACCP maupun sertifikasi produk. 

Bekerjasama dengan stakeholder termasuk universitas, terang Zakiyah,  BSN telah melakukan pembinaan kepada 322 industri/organisasi dalam menerapkan SNI pada tahun 2015. Di antara jumlah tersebut, 300 UMK di Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur mendapat bimbingan penerapan SNI dari BSN.

Selain itu, lanjutnya, 10 UMK di Tasikmalaya seperti UMK alas kaki, kerajinan, mainan anak, tempe  mendapat bimbingan penerapan SNI yakni SNI Produk, SNI ISO 9001:2008 Sistem manajemen mutu. 

Sebanyak dua Organisasi Pelayanan Publik yakni Rumah Sakit Mata dan Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan juga mendapatkan insentif bimbingan teknis penerapan SNI ISO 9001:2008, Sistem manajemen mutu.