REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pagi ini memanggil sejumlah menteri guna membahas upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan masyarakat.
Angka kemiskinan dan ketimpangan masyarakat tercatat meningkat pada periode September 2014 hingga September 2015. Menurut Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto, peningkatan angka kemiskinan tersebut diikuti dengan memburuknya ketimpangan, khususnya ketimpangan yang terjadi di perkotaan.
Ia mengatakan ketimpangan disebabkan oleh tidak meratanya akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, infrastruktur dasar, serta pertumbuhan kesejahteraan akibat perbedaan kualitas pekerjaan.
"Kondisi ini harus diatasi segera dan diperlukan upaya sinergis dari berbagai kementerian/lembaga, dan daerah untuk mengatasi masalah ini," kata di kantor Wakil Presiden, Kamis (4/2).
Pemerintah pun berupaya untuk mengurangi tingkat ketimpangan masyarakat terhadap akses pelayanan dasar dengan meningkatkan efektifivitas anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan ke kabupaten/kota yang paling membutuhkan.
Lebih lanjut, ia menilai, program yang telah dijalankan pemerintah saat ini terkait upaya penanggulangan kemiskinan pun telah memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.
Namun, melonjaknya harga bahan kebutuhan pokok seperti beras, dinilai memberikan kontribusi terhadap penurunan daya beli masyarakat miskin.
"Karena itu, upaya mengatasi kemiskinan juga harus disertai dengan langkah yang konkrit dalam mengendalikan harga-harga bahan makanan pokok," jelasnya.
Dalam rapat ini turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Khififah Indar Parawansa, serta Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.
Selain itu, turut hadir juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin.
