Senin 02 May 2016 04:27 WIB

Bupati Pemalang tak Segan Dorong Sanksi Pemecatan PNS Terlibat Narkoba

Red: Hazliansyah
 Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan pemeriksaan tes urine.
Foto: Antara//Arif Firmansyah
Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan pemeriksaan tes urine.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan tes urine di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Pemalang. Tes serupa juga dilakukan ke DPRD Kabupaten Pemalang.

Junaedi, Bupati Pemalang mengatakan tes urine dilakukan secara mendadak. Hal ini bertujuan memerangi narkoba sampai ke pelosok manapun dan tidak pandang bulu.

"Saat ini maraknya penyebaran narkoba di negeri kita bisa dikatakan hampir mencapai tingkat kritis. Tidak hanya di kawasan kota, bahkan narkoba masuk ke pelosok-pelosok pedesaan," ujar Junaedi dalam keterangan tertulis, Senin (2/5).

Menurut Junaedi bahaya narkoba sama mengkhawatirkannya dengan korupsi. Dua hal tersebut dikatakanya yang membuat bobrok nilai moral bangsa.

"Oleh sebab itu masalah narkoba ini harus menjadi agenda penting seluruh daerah di Indonesia. Termasuk Kabupaten Pemalang harus disikapi bahwa narkoba adalah sebagai musuh bangsa," kata Junaedi.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menyatakan perang melawan narkoba dan pimpinan pemerintah daerah harus mendukung dan serius memberantas.

"Narkoba bisa menjerat siapa saja, termasuk para pejabat, PNS, dan anggota DPRD. Untuk itu diwacanakan dilakukan tes urine ini," ujar Junaedi.

Bersama Ketua DPRD Pemalang, Junaedi mengatakan pihaknya tidak akan segan mendorong sanksi pemecatan jika ada yang terbukti positif menggunakan narkoba.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement