REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus berdalih aparatur pemerintahan di DKI Jakarta masih kurang cekatan merealisasikan program kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Sehingga ini membuat program Gubernur DKI yang akrab disapa Ahok itu belum bisa terserap dengan baik ke masyarakat miskin. Hal ini ia sampaikan menyikapi data Badan Pusat Statistik yang mengungkap angka kemiskinan DKI Jakarta per Maret 2016 yang meningkat, 15.630 orang.
"Saya rasa untuk kebijakan sudah cukup, hanya mungkin perangkat kerja dan aparaturnya mesti harus ditingkatkan kerjanya. Harus lebih sensitif dengan data ini," ujar dia kepada Republika.co.id, Selasa (19/7).
Ia mencontohkan untuk beberapa program Gubernur Ahok seperti pendidikan dan kesehatan. Faktanya saat ini Ahok telah menggratiskan pendidikan dan kesehatan. Bahkan beberapa sampai jenjang pendidikan tinggi. Beberapa mahasiswa mendapatkan seleksi untuk mendapat bantuan 18 juta per tahun.
Kemudian terkait harga kebutuhan pokok, menurutnya, ini kebijakan bersama antara pemprov DKI dan pemerintah pusat. Karena tidak bisa sembilan bahan pokok (sembako) diserahkan sepenuhnya kepada pemprov DKI.
