REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membebaskan kebijakan uang muka kredit pembelian kendaraan bermotor atau down payment (DP). Meskipun menyambut dan mendukung kebijakan tersebut, namun Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi menilai kebijakan itu akan merugikan perusahaan pembiayaan.

"Kami dari dunia otomotif menyambut dengan positif tapi tentunya kami juga bilang harus hati-hati jangan sampai dimanfaatkan kalau yang namanya customernya bukan customer dari sisi kelas yang bagus ya. Karena akan merugikan para financing company dan kalau para financing company dirugikan nanti kilas baliknya akan kembali ke otomotif juga kena," jelas Yohannes di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (2/8).

Ia pun menyarankan, jika uang muka kendaraan bermotor memang akan dihapus sepenuhnya, maka perusahaan pembiayaan harus sangat selektif menyaring pelanggannya. Karena itu, menurut dia, kebijakan tersebut perlu dikaji lebih dalam.

"Kalau 100 persen mau dihapuskan yang namanya uang muka itu hanya betul-betul untuk very-very selectif customer mungkin masih memungkinkan. Tapi itu rasanya yang perlu dikaji lebih dalam lagi," kata dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan, dengan penghapusan uang muka, maka cicilan pembayaran kredit kendaraan bermotor pun akan lebih besar. Hal ini pun akan mempengaruhi tingkat penjualan kendaraan bermotor. Kendati demikian, jika uang muka dihapuskan juga dapat membahayakan perusahaan pembiayaan.

"Kalau terlalu kecil atau tidak ada uang muka juga berbahaya karena bisa-bisa orang bilang saya perlu mobil dua bulan, saya cicil dua bulan terus saya tinggalin. Celaka juga gitu," kata dia.

Ketua Umum I Gaikindo Jongkie D Sugiarto menambahkan, pihaknya akan menyerahkan hal ini kepada perusahaan pembiayaan. Sehingga mereka dapat menganalisa calon pembeli yang dapat menikmati kebijakan tersebut agar dapat mencegah meningkatnya kredit macet.