Rabu 17 Aug 2016 16:15 WIB

Pastikan Pembangunan Indonesia Sentris Berkelanjutan

Rep: Fuji Pratiwi/ Red: Hiru Muhammad
Pembangunan ekonomi Indonesia
Foto: ANTARA
Pembangunan ekonomi Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA--Pembangunan yang bersifat Indonesia-sentris diharapkan bisa berkelanjutan tidak hanya pada satu pemerintahan karena bersifat jangka panjang. Biar bagaimanapun, Kawasan Timur turut menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional.

Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Andry Asmoro mengatakan pembangunan yang dilakukan Pemerintahan Joko Widodo sejauh ini masih belum terasa betul, baru di sebagian daerah. Tapi kalau lihat pertumbuhan ekonomi, juaranya adalah Kawasan Timur karena kawasan ini turut menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. 

Sayangnya, pertumbuhan bagus di Kawasan Timur itu belum bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi nasional karena porsinya masih 12 persen. ''Yang pasti pembangunan tidak bisa jangka pendek dan satu pemimpin. Menciptakan insentif bisnis itu tidak bisa sebentar,'' kata Andry, Selasa (16/8).

Stimulus untuk mengundang investor pun dirasa belum cukup. Kawasan Barat memberi insentif besar untuk investor dibanding Kawasan Timur. Maka Kawasan Timur butuh 'pembuka jalan' bagi swasta. Yakni peran aktif pemerintah pusat maupun daerah.

Andry melihat karena tantangannya besar, pemerintah pusat harus juga melibatkan pemerintah daerah. Rasa kepemilikan atas pembangunan juga harus dimiliki daerah. Pemerintah pusat dinilai perlu mengoptimalkan fungsi institusi yang ada untuk meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah, seperti pembebasan lahan yang selama ini selalu jadi kendala para investor. Kalau koordinasi bisa berjalan lancar, akan banyak program yang bisa berjalan.

Dalam pidato kenegaraan peringatan HUT RI ke 71 di Gedung Parlemen, Presiden Joko Widodo kembali menekankan fokus pembangunan yang dilakukan pemerintah yang tidak lagi Jawa-sentris tapi Indonesia-sentris yang merata dan untuk semua. Dalam pidatonya, Jokowi menguraikan program-program pemerintah terkait percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan kapasitas SDM, serta deregulasi dan debirokratisasi.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement