REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mendorong percepatan pengembangan Kawasan Industri Kendal (KIK) karena diharapkan menjadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kontribusi Jawa Tengah terhadap perekonomian nasional.
“Kontribusi Jawa Tengah terhadap ekonomi nasional saat ini masih sekitar 9,7 persen atau di bawah Jawa Barat sebesar 27 persen dan Jawa Timur yang mencapai 18 persen,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto melalui siaran pers, Senin (14/11).
Airlangga mengatakan, Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, menetapkan KIK sebagai proyek strategis nasional yang mendapatkan kemudahan dalam perizinan dan non perizinan. Misalnya, kemudahan layanan investasi langsung konstruksi yang memberikan kemudahan untuk perusahaan secara paralel mengurus IMB, izin lingkungan dan izin lainnya untuk mempercepat pembangunan.
Airlangga yakin, kehadiran KIK dapat membantu perekonomian lokal dan regional Jawa Tengah dengan menciptakan lapangan pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung, mencetak pasar baru, dan mempersiapkan kota baru sebagai kutub aktivitas pendukung lainnya.
“Saat ini sudah ada 20 perusahaan berkomitmen berinvestasi di KIK, yang terdiri dari investor Jepang, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Ke-20 perusahaan tersebut akan menyerap tenaga kerja sebanyak 4.035 orang dengan okupansi lahan 31 hektare dan nilai investasi sebesar Rp 4,3 triliun,” paparnya.
