REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menilai perekonomian Indonesia pada tahun depan masih akan terdampak pada kondisi ekonomi global yang melemah. Untuk itu bank sentral menyiapkan beberapa arah kebijakan untuk memperkuat daya tahan perekonomian.
Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo mengatakan, meski pada tahun ini kondisi makro ekonomi dalam keadaan stabil, tetapi berbagai kebijakan pemerintah dan BI sebagai otoritas moneter masih belum dapat direspon dengan baik oleh pasar keuangan. Sebagai dampaknya, ekonomi masih belum tumbuh seperti yang diharapkan, yakni lima persen pada akhir 2016 dari batas bawah proyeksi awal di kisaran 5,00 persen-5,40 persen.
Sementara itu, stimulus fiskal yang dilakukan pemerintah belum direspon maksimal oleh swasta ditandai dengan investasi pembangunan yang rendah. Selain itu, pelonggaran moneter yang dilakukan oleh BI masih belum diikuti dengan penurunan suku bunga yang proporsional.
"Jadi pertumbuhan kredit belum seperti yang diharapkan. Proyeksi akhir tahun sebesar 7,0 -9,0 persen,"kata Agus DW Martowardojo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, di JCC, Selasa (22/11).
Pada tahun depan, BI menilai ekonomi domestik memiliki beberapa potensi utama. Pertama, kepercayaan dari pelaku pasar terhadap pemerintah terlihat dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Kepercayaan ini, kata Agus, akan bisa terbangun lebih kuat bila bersama-sama terus menjaga kedisiplinan dalam kebijakan moneter dan fiskal, dan konsistensi reformasi struktural. Kedua, sumber ekonomi besar dari pengampunan pajak menjadi momentum kuat untuk mendukung pembiayaan ekonomi dan mempercepat reformasi perpajakan untuk memperluas ruang fiskal secara sehat. Ketiga, adanya potensi teknologi digital yang dinilai dapat mendorong perekonomian.
Arah kebijakan BI pada tahun depan yakni mengoptimalkan bauran kebijakan untuk memperkuat stabilitas perekonomian. Dalam kaitan dengan strategi operasi moneter, bank sentral memandang tersedianya ruang fleksibilitas pengelolaan likuiditas bagi bank akan dapat membantu bank untuk menyerap temporary liquidity shock sehingga tidak menimbulkan fluktuasi suku bunga yang berlebihan. Untuk itu, Bank Indonesia akan mulai memperkenalkan sistem Giro Wajib Minimum (GWM) Averaging pada 2017. Berbeda dengan sistem GWM yang saat ini berlaku, sistem GWM Averaging hanya mewajibkan bank untuk memelihara rata-rata kecukupan GWM dalam satu maintenance period.
"Dengan kelonggaran ini, kami berharap transaksi antarbank akan semakin aktif, gejolak suku bunga dapat lebih terkendali, dan transmisi kebijakan moneter semakin kuat," ujarnya.
Penguatan kerangka operasi moneter juga dilakukan dengan optimalisasi utilisasi Surat Berharga Negara (SBN) sebagai instrumen moneter. Sebagai amanat UU Bank Indonesia dan UU Perbendaharaan Negara, serta upaya untuk meningkatkan partisipasi bank di pasar uang, Bank Indonesia akan melakukan penggantian Sertifikat Bank Indonesia dengan SBN sebagai instrumen moneter secara gradual.
Kebijakan lainnya yakni penerapan chip pada kartu debit menggantikan magnetic strap berwarna hitam di belakang kartu yang akan diterapkan maksimal pada Juni 2017. Penerapan aturan ini sejalan dengan National Standard Indonesia Chip Card Specification (NSICCS). Adapun tujuannya adalah guna meningkatkan keamanan dan proses dalam bertransaksi.
Selain itu, bank sentral juga akan memperkuat pengelolaan dari potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dari sisi sumber daya manusia, BI akan memprioritaskan potensi dan partisipasi wanita dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini berdasarkan data Bank Dunia yang menyebutkan bahwa rasio kepemilikan usaha wanita lebih tinggi di dunia terutama pada usaha mikro dan kecil. "Peran wanita akan lebih diarahkan untuk memperkuat resiliensi perekonomian,"katanya.
